JAKARTA – Antpnews110.com – Otoritas Jasa Keuangan menyatakan meyakini sepenuhnya bahwa Badan Pusat Statistik akan menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dikumpulkan dalam rangka Sensus Ekonomi 2026. Kepercayaan ini muncul dari rekam jejak profesionalisme lembaga tersebut selama ini.

Namun, OJK tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dan memeriksa keaslian identitas petugas yang datang ke lokasi. Langkah pencegahan ini bertujuan agar data tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.

“Kami percaya BPS memiliki standar kerja yang tinggi dan kredibilitas yang baik dalam melaksanakan sensus. Akan tetapi, kita tetap harus waspada karena bisa saja ada pihak yang memanfaatkan kegiatan ini untuk kepentingan sendiri,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada Senin, 6 Juli 2026.

Menurut pandangan Friderica, Sensus Ekonomi 2026 menjadi sarana utama untuk memahami kondisi perekonomian Indonesia secara lebih terperinci. Hasilnya akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan usaha dan potensi ekonomi daerah.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan keterangan yang benar dan sah kepada petugas yang bertugas. Jawaban yang akurat akan menjamin kualitas data yang dihasilkan dan kegunaannya bagi pembangunan.

Data yang diperoleh melalui sensus ini juga sangat dibutuhkan oleh OJK untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi di berbagai wilayah. Informasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah pengawasan dan pengembangan sektor keuangan.

Lebih lanjut, Friderica menegaskan kembali bahwa BPS telah memiliki sistem dan standar yang andal dalam menjaga kerahasiaan data setiap responden. Hal ini merupakan kewajiban pokok dalam setiap kegiatan pengumpulan data statistik.

Hal ini didasarkan pada pengalaman kerja sama sebelumnya antara kedua lembaga dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Dari pengalaman itu, OJK melihat bahwa seluruh tahapan pekerjaan dijalankan dengan tata cara yang ketat dan terukur.

Meskipun jaminan keamanan sudah ada, ia tetap mengingatkan adanya kemungkinan penyalahgunaan nama kegiatan sensus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kewaspadaan dari masyarakat tetap menjadi faktor paling penting.

“Masyarakat wajib memeriksa keaslian kartu tanda pengenal petugas terlebih dahulu. Jika ragu, dapat melakukan konfirmasi kepada ketua RT atau RW setempat untuk memastikan kebenaran tugasnya,” tegas Friderica.

Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS biasanya akan mengoordinasikan kedatangannya dengan pihak lingkungan setempat sebelum bertemu responden. Cara kerja ini menjadi ciri yang dapat dikenali masyarakat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, BPS menyatakan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 semata-mata diperuntukkan bagi kepentingan statistik. Kerahasiaannya dilindungi undang-undang agar hasilnya dapat dimanfaatkan pemerintah menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Laporan : Claudia Senewe