Talkshow TVRI, Polda Gorontalo Perkuat Sinergritas Dengan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19

Gorontalo,  ANTPNEWS110.COM — Senin (11/08) Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie bersama Pimpinan KPK RI  Nawawi Pomolango, S.H., M.H dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Dr. M. Adnas M.Si melaksanakan Dialog Interaktif dengan tema sinergi pemberantasan korupsi pada masa Covid-19.

Terkait peran Polri dalam hal penangan Covid-19, Kapolda Gorontalo menyampaikan Provinsi Gorontalo sudah mengambil langkah awal, karena sebelum kita terdampak kita melakukan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan himbauan berskala besar dan kita juga menjaga perbatasan di 8 titik. Dimana hal ini merupakan pengamanan, pengawasan, agar supaya masyarakat tidak terdampak penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut, Kapolda juga menjelaskan, bahwa ada pengaduan sebagian masyarakat yang sedang kami dalami, dan tentu pengaduan masyarakat tersebut kami lakukan quick respon, agar pengaduan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“langkah-langkah yang dilakukan Polri tidak terlepas dari hasil rapat forkopimda. dalam keadaan adaptasi kebiasaan baru ini, Kapolda berharap masyarakat sehat dan ekonomi tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.

Kapolda juga menjelaskan untuk mencegah adanya angka korupsi yang ada di gorontalo, Polri memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang menjadi tanggung jawab bersama.

Terkait pemberantasan khususnya proses pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, Gubernur menjelaskan, kami membuat MoU dengan kejaksaan, Polda Gorontalo dan BPKP, contohnya rumah sakit Ainun yang kita putuskan untuk menjadi rumah sakit rujukan pasien Covid-19 dan untuk saldo anggaran dalam penanganan Covid-19 masih cukup besar karena APBD Kabupaten Kota terlibat dalam penanganan Covid-19.

“Kita juga bersama kejaksaan dengan Polda dan kejaksaan setiap ada penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Gorontalo,” Tutur Gubernur.

Disamping itu, KPK RI Nawawi mengungkapkan, soal pengadaan barang dan jasa, KPK akan melakukan intervensi kepada 8 ruang terutama pada pengadaan barang dan jasa disamping juga tentang perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan APIP.

Laporan : Iren M. Syauta

Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 1

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Secured By miniOrange