BENGKULU – Antpnews110.com – Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2025 di depan Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu pada Rabu (24/09/2025). Aksi yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 13.30 WIB ini diikuti oleh sekitar 150 orang yang terdiri dari BEM, OKP, NGO lingkungan, LSM, ormas, hingga kelompok petani dari Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Seluma.

Massa aksi dipimpin oleh Julius Tahi Bona Nainggolan selaku koordinator lapangan. Mereka melakukan long march dari Taman Budaya menuju Kantor Gubernur dengan membawa mobil komando, spanduk, serta berbagai pamflet tuntutan.

Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain penyelesaian konflik agraria, evaluasi hak guna usaha, perusahaan perkebunan, penghentian kriminalisasi petani, hingga penolakan rencana perkebunan sawit di Pulau Enggano. Massa aksi menuntut pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Aksi kemudian dilanjutkan dengan hearing antara perwakilan massa dengan Gubernur Bengkulu. Dalam tanggapannya, Gubernur menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk membentuk tim reformasi agraria bersama masyarakat, BPN, Polri, dan kejaksaan, yang akan bekerja selama 14 hari guna menyelesaikan konflik agraria di Bengkulu.

Gubernur berharap bahwa tim reformasi agraria ini dapat bekerja efektif dan memberikan solusi bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah agraria.

Selama kegiatan berlangsung, personel Polresta Bengkulu bersama Polda Bengkulu melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar lokasi. Pengamanan meliputi pengaturan arus lalu lintas, penjagaan objek vital, serta pemantauan massa aksi untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Berkat pengamanan yang optimal, aksi unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan kondusif hingga selesai pada pukul 13.30 WIB. Massa aksi dapat menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan tanpa gangguan.

Polresta Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai sesuai prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu masih memiliki masalah-masalah yang perlu diselesaikan, terutama terkait dengan konflik agraria. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Melalui pengamanan yang optimal, Polresta Bengkulu berharap dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan aman.

Laporan : Sutikno