JAKARTA – Antpnews110.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kebijakan memberikan kesempatan setara bagi polisi wanita (Polwan) untuk memimpin Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Langkah tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Arifatul mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri atas komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ia juga mengapresiasi pemberian kesempatan setara kepada para Polwan melalui pembentukan Dit PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Satres PPA-PPO di tingkat Polres. Menurutnya, hal ini merupakan bukti komitmen negara untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pernyataan tersebut disampaikan Arifatul kepada wartawan usai menghadiri launching Dit PPA-PPO 11 Polda dan 22 Polres di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2025). Ia juga mengapresiasi kepercayaan Kapolri kepada Polwan untuk memimpin Direktorat PPA-PPO baik di tingkat Polda maupun Polres.

Arifatul berharap keberadaan Dit PPA-PPO yang telah diresmikan dapat menghadirkan layanan terpadu. Dengan demikian, para korban akan memperoleh kemudahan akses dan pendampingan yang menyeluruh sesuai dengan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (TPKS).

Ia menambahkan, kolaborasi perlu terus diperkuat agar para korban kekerasan mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan persoalannya dan memperoleh pendampingan menyeluruh. Langkah pembentukan direktorat ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan yang lebih baik bagi kelompok rentan.

Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin turut memberikan apresiasi atas peresmian Dit PPA-PPO. Menurutnya, pembentukan direktorat tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang.

Mukhtarudin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Polri yang secara resmi membentuk Direktorat PPA-PPO di Mabes Polri maupun di seluruh Polres. Ia menyatakan bahwa ini merupakan upaya dalam bentuk perlindungan menyeluruh kepada masyarakat.

Kementerian P2MI juga telah menjalin kerja sama dengan Polri dalam rangka perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai pekerja migran, mulai dari tahap pemberangkatan hingga penempatan di luar negeri. Pada kesempatan yang sama, kedua pihak juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU).

MoU tersebut dibuat dalam konteks penguatan perlindungan bagi para pekerja migran, baik sebelum, selama, maupun setelah masa penempatan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh dari negara.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa kementeriannya telah berkolaborasi dengan Polri dalam mendesain struktur organisasi sekaligus membangun tata kelola Dit PPA-PPO. Ia menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya direktorat tersebut.

Rini menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan semua instansi pemerintah dapat bekerja sama secara terkoordinasi. Tata kelola yang dibangun diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas direktorat dalam memberikan perlindungan yang optimal.

Menurutnya, KemenPAN-RB telah memberikan persetujuan untuk pembentukan Dit PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres pada bulan Juni tahun 2025. Langkah selanjutnya, layanan ini akan terus dikembangkan untuk dapat ada di seluruh daerah guna memastikan negara hadir untuk melindungi kaum rentan, terutama perempuan, anak, dan korban perdagangan orang.

Laporan : Suwarno KR.