Kupang – NTT – Antpnews110.com – Komitmen Polda Nusa Tenggara Timur dalam menindak tegas Tindak Pidana Perdagangan Orang terus diuji dan dibuktikan. Tim dari Direktorat Reserse PPA dan PPO kembali menunjukkan keberhasilan dengan menggagalkan rencana keberangkatan lima orang yang diduga akan dikirim sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia secara tidak resmi menuju Malaysia. Kejadian ini terungkap di Bandara El Tari Kupang pada Selasa (28/07/2026).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan informasi yang diterima Tim Zero terkait pergerakan mencurigakan lima warga setempat. Mereka direncanakan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia tanpa mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Rute perjalanan yang diambil pun terindikasi mencurigakan, yakni Kupang menuju Surabaya lalu ke Pontianak. Jalur ini diduga merupakan jalan tikus untuk kemudian masuk ke wilayah Malaysia tanpa melalui pintu resmi dan verifikasi dokumen yang ketat.

Segera setelah menerima laporan, Tim Zero bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Langkah koordinasi ini dilakukan guna memastikan data dan tindakan yang diambil tepat serta sesuai dengan aturan perlindungan tenaga kerja.

Di lapangan, operasi dikomandoi oleh IPDA Maksimus Banase, yang didukung langsung oleh petugas BP3MI. Kekuatan juga diperkuat dengan personel Keamanan Penerbangan Bandara El Tari serta Satgas Pengamanan Bandara dari TNI Angkatan Udara yang siaga.

Kelima calon pekerja yang berhasil dihentikan terdiri dari tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Di antara mereka terdapat satu anak-anak, yang menambah urgensi penanganan perlindungan khusus dalam kasus ini.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, menyatakan bahwa operasi ini adalah bukti nyata keseriusan pihaknya. Hal ini dilakukan demi menjaga warga dari bahaya praktik perekrutan yang merugikan dan berpotensi menjerumuskan.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku yang merekrut atau memberangkatkan masyarakat secara nonprosedural,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa modus ini sangat berbahaya bagi keselamatan dan hak-hak warga.

Korban dari praktik semacam ini sering kali menghadapi risiko eksploitasi di tempat kerja. Mereka juga kehilangan hak-hak perlindungan sosial, bahkan rentan menjadi sasaran kejahatan lain yang lebih berat. Oleh karena itu, keselamatan mereka selalu menjadi prioritas utama kepolisian.

Bukti-bukti penting berhasil diamankan dari lokasi kejadian untuk keperluan penyidikan. Barang bukti tersebut meliputi dua unit telepon genggam, lima lembar tiket keberangkatan, empat kartu identitas warga, serta satu lembar salinan Kartu Keluarga.

Seluruh pihak yang terlibat dalam peristiwa ini, lengkap dengan barang bukti yang disita, kemudian dibawa ke Markas Komando Polda NTT. Tujuannya adalah untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam guna mengungkap siapa saja pihak di balik operasi ini.

Penyidik kini sedang menyusun strategi untuk menelusuri jaringan perekrut yang beroperasi di balik layar. Identifikasi terhadap pihak-pihak yang mengatur perjalanan dan akomodasi juga dilakukan secara teliti agar tidak ada yang lolos dari hukum.

“Kami akan mengusut tuntas jaringan perekrut maupun pihak lain yang terlibat,” tambahnya. Siapa pun yang terbukti berperan dalam mata rantai pengiriman ilegal ini akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Selain menindak tegas pelaku, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan teliti. Jangan mudah percaya pada tawaran bekerja di luar negeri yang menjanjikan kemudahan berlebihan tanpa melibatkan instansi resmi dan dokumen yang lengkap.

“Kami mengajak masyarakat untuk memastikan setiap proses bekerja ke luar negeri dilakukan melalui jalur yang sah dan sesuai ketentuan pemerintah,” ujarnya. Warga diminta segera melapor jika menemukan praktik serupa agar dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Polda NTT akan terus membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat luas. Langkah ini diambil agar praktik pengiriman pekerja migran yang tidak resmi dapat ditekan hingga ke akar-akarnya demi perlindungan bersama.

Laporan : Sri Chica Gobel