Warga RT.37 Kel. Manggar Balikpapan Datangi Kantor BPN Minta Kepastian Ganti Rugi Lahan Mereka Terkena Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

Balikpapan, ANTPNEWS110.COM  —  Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 09.30 Wita bertempat di ruang Rapat Kantor BPN Kota Balikpapan telah berlangsung mediasi warga Rt.37 Kelurahan Manggar Kecamatan  Balikpapan Timur dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda.

Hadir dalam mediasi tersebut dari Badan Pertanahan Kota Balikpapan antara lain, Kepala Badan Pertanahan Kota Balikpapan Ramlan, S.H., M.H, Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kota Balikpapan Hariyoko, S.T,  Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Balikpapan Ade Candra Wijaya, S.T, Warga RT.37 Kelurahan Manggar sebagai berikut, Barnabas, Simon. B, Usman, Yakob Pasang, Sadrack, S.T, Peter Yacob La, Dapang, Marthen. B, Markus Lomo, Andrias,  Marthen. R  Ishak. T, Frans T,  Maria Mieke, Musa

Sedangkan dari pihak keamanan AKBP Drs. Yonas Fredik Momot (Kasubdit Waster Polda Kaltim) Kompol Dody. R (Kapolsek Balikpapan Timur) Kompol M. Jufri Rana (Kapolsek Balikpapan Selatan) AKP. H. Sarbini, S.H (Kasat Intelkam Polres Balikpapan), AKP I Ketut S. (Kasubag Dal OPS Polres Balikpapan), Iptu I Nyoman S. ( Kanit Intelkam Polsek Balikpapan Selatan) Iptu Hartono (Kanit Intelkam Polsek Balikpapan Utara, Ipda Budiana (Kanit Ekonomi Intelkam Polres Balikpapan), Ipda Beng Sitompul (Panit 1 Intelkam Polsek Balikpapan Selatan)

Mewakili warga RT. 37 Kelurahan Manggar antara lain :

Sdr.  Barnabas, “Menurut data yang kami miliki bahwa masyarakat Manggar yang berhak menerima ganti rugi, Saya berharap kepada teman-teman agar tetap menjaga kondusifitas dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan.

Apabila pihak Badan Pertanahan Nasionan ( BPN ) tidak bisa menyelesaikan tuntutan kami maka silahkan dipikir siapa yang bisa menyelesaikan. Jangan bercerita tentang konsinyasi, dilempar kesana-kesini.”

Sdr. Simon Bangri, “Kedatangan kami kesini untuk meminta hak yang selama bertahun tahun belum diselesaikan, Kami berbicara hak kami, apabila dalam pertemuan hari ini tidak ada kesepakatan kami akan melakukan blokade proyek pembagunan jalan tol di Manggar.”

Sdr. Piter Yakob La, “Hak kami dipermainkan, dipimpong sana sini kenapa pemerintah sekarang selalu berkata tumpang tindih ?, Dari dulu sebelum ada pembangunan jalan tol tidak ada masalah, kenapa sekarang setelah ada pembangunan tiba-tiba ada pihak yang mengklaim, Adanya permasalahan tumpang tindih, dimana batasnya dimana letaknya, Kami tidak akan pulang sebelum ada penyelesaian ganti rugi. Kami akan duduk dilapangan agar pemerintah memperhatikan hak kami.”

Kepala BPN Balikpapan Ramlan, menyampaikan bahwa :

“Permasalahan sudah sekitar 2 tahun, dan telah dilakukan peninjauan oleh Satgas A Panitia pengadaan lahan dengan hasil bahwa objek lokasi yang berada di wilayah Balikpapan Timur terdapat sertifikat Transad Kelurahan Karang Joang, PPK telah melakukan penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan dan saat ini telah terbit penetapan konsinyasi serta telah ada pemutusah hubungan hukum sehingga status tanah menjadi milik negara

Kepala seksi pengadaan tanah Balikpapan, Haryoko, ST, menyampaikan, “BPN Kota Balikpapan telah melakukan pertemuan internal dengan melibatkan PPK pengadaan lahan atas sengketa lahan tumpang tindih kepemilikan sertifikat dilokasi Transad Kelurahan Manggar Balikpapan Timur, saat ini Pihak PPK meminta koordinat lahan kepada seksi I.

Adapun permasalahan dilokasi tersebut, pihak yang menggarap meragukan posisi sertifikat itu berada di objek tersebut, namun pada waktu inventarisasi Tim Satgas A, telah dilakukan pemetaan dan hasilnya sudah sesuai

Berdasarkan Peta bidang dan data normatif, secara koordinat dari titik spasial lokasinya objek sudah sesuai dengan yang tertera di sertifikat.

Berdasarkan pembuktian data fisik dan data yuridis, yang sesuai dengan data dalam surat ukur pada saat pendaftaran tanah untuk proses penerbitan sertifikat dan melihat luas wilayah Karang Joang secara absolute, bisa saja terjadi kesalahan administrasi dalam penulisan di sertifikat yang saat itu tertera wilayah Karang-Joang,

Sebenarnya jika sudah dilakukan konsinyasi oleh pihak pengadilan maka salah satu pihak tersebut melakukan gugatan ke pengadilan, namun sampai saat ini dari para pihak belum ada yang melakukan gugatan, baik yang belum punya sertifikat maupun yang sudah punya sertifikat.

Dan ada sebagian wilayah Transad yang luas sekali itu memang di daerah Karang Joang dan sebagian kecil di Kelurahan Manggar, tapi secara keseluruhan sertifikat tertulis Kelurahan Karang Joang semua.

Kalau koordinat itu diterapkan di lapangan, memang letak lokasinya di Kelurahan Manggar dan akan bersambung sambung.”

Kesimpulan dari pertemuan sebagai berikut :

  1. Pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerima penyampaian dari masyarakat Toraja dan akan segera menyampaikan ke pihak BPN Provinsi untuk segera ikut andil dalam penyelesaian dalam permasalahan ini.
  2. Pihak PPK Lahan sebagai pihak yang membayar ganti rugi lahan menunggu keputusan dari BPN dan Pengadilan Negeri Balikpapan atas siapa yang berhak menerima.
  3. Sampai dengan saat ini pihak BPN belum dapat memutuskan, warga yang berhak menerima ganti rugi karena masih menunggu hasil kordinasi dengan PPK dan BPN Propinsi Kaltim.

Kesimpulan dari hasil Pertemuan tersebut belum terpenuhinya tuntutan warga RT.37 Kelurahan Manggar sambil menunggu hasil kordinasi dari Kepala BPN Balikpapan dengan Provinsi.

Dengan tidak adanya hasil yang memuaskan maka warga berencana akan memasang spanduk tuntutan ganti-rugi dilokasi proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan- Samarinda sebagai bentuk reaksi dari warga agar diperhatikan oleh Pemerintah kota Balikpapan.

Laporan : Tim ANTPNEWS

 

Total Page Visits: 222 - Today Page Visits: 2

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.