Penegakan Hukum Karhutla: 245 Individu dan 20 Korporasi Jadi Tersangka
Pontianak — KALBAR — ANTPNEWS110.COM — Badan Reserse Kriminal Polri merilis hasil penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia, dengan mencatat jumlah tersangka yang telah ditetapkan hingga akhir Oktober 2026. Pengumuman tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menyampaikan bahwa sejak dimulainya penindakan, pihaknya telah menetapkan 245 orang perorangan dan 20 badan usaha sebagai tersangka atas dugaan terlibat dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
Konferensi pers dilaksanakan di lingkungan Polda Kalimantan Barat pada Kamis, 29 Oktober 2026, sebagai bentuk transparansi perkembangan penanganan perkara yang sedang berjalan di berbagai daerah.
Dalam pernyataannya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab akan diproses secara hukum yang objektif dan berdasarkan bukti yang sah.
“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui penyelidikan ilmiah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Asep Safrudin.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa untuk perkara yang melibatkan perorangan, telah tercatat 287 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare.
Polda Kalimantan Barat menduduki peringkat teratas dengan 68 laporan, diikuti Polda Riau sebanyak 59 laporan, dan Polda Kalimantan Tengah dengan 43 laporan. Angka ini menggambarkan sebaran wilayah yang paling terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang periode pencatatan.
Sementara untuk perkara yang melibatkan badan usaha, tercatat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare, angka yang jauh lebih besar dibandingkan perkara perorangan.
Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya adalah perusahaan penanaman modal asing, sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan berbadan hukum dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa memandang status kepemilikan perusahaan.
Selain menetapkan tersangka, penyidik juga mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi. Rekomendasi ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil penyidikan yang mendalam.
Beberapa alasan utama yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin antara lain terjadinya kebakaran berulang di wilayah konsesi, titik api yang bermula dari area perusahaan, serta kelalaian dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang memadai.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri menjelaskan bahwa kehadiran pimpinan Bareskrim langsung ke lokasi merupakan bentuk komitmen nyata Polri dalam menangani masalah ini secara langsung di lapangan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama yang luas dari berbagai unsur masyarakat dan instansi terkait.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, dengan dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh unsur terkait. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Trunoyudo Wisnu Andiko.
Guna mendukung upaya tersebut, Polri telah mengerahkan 1.000 personel sebagai bantuan komando operasi dari berbagai satuan, serta 403 personel yang khusus bertugas menyampaikan edukasi pencegahan kepada masyarakat di daerah rawan kebakaran.
Dukungan juga diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap maupun kebakaran. Polri kembali mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan, dan mengajak seluruh elemen masyarakat turut serta menjaga lingkungan agar kejadian kebakaran tidak terulang kembali.
Laporan : Dwi Paramita
