SURABAYA – JATIM — ANTPNEWS110.COM — Pengungkapan dugaan jaringan eksploitasi tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo menjadi sorotan utama Polda Jawa Timur. Seorang warga negara asing berinisial FD, berusia 57 tahun, yang bekerja sebagai pemilik restoran resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perdagangan orang. Sebanyak 19 orang pekerja, termasuk seorang anak, menjadi korban dalam kasus ini.

Proses pengungkapan dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Mereka berhasil mengungkap adanya praktik eksploitasi yang diduga berlangsung di tempat usaha yang dimiliki oleh tersangka.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menyampaikan bahwa penindakan terhadap kasus ini merupakan bukti nyata keseriusan kepolisian dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan hak dan martabat masyarakat.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” tegas Jules di Surabaya pada Rabu, 11 November 2026.

Tersangka FD diketahui berdomisili berdasarkan status Kartu Izin Tinggal Terbatas yang dimilikinya sebagai investor. Dalam menangani perkara ini, kepolisian menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama, di samping penegakan hukum terhadap tersangka.

“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim, Kombes Pol. Ganis Setyaningrum, menjelaskan bahwa praktik eksploitasi ini berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026, atau selama sekitar enam bulan.

Pola perekrutan dilakukan melalui media sosial, di mana calon pekerja dijanjikan pekerjaan layak dan kemudian diikat dengan perjanjian kerja tertulis. Namun, kenyataannya para pekerja sudah disuruh bekerja meskipun restoran belum mulai beroperasi secara resmi.

Upah yang diterima pun jauh di bawah layak, yaitu hanya berkisar antara Rp.1,3 juta hingga Rp.1,5 juta per bulan. Lebih memberatkan, terdapat aturan sepihak yang mewajibkan pekerja bertahan minimal tiga bulan, dengan ancaman denda mencapai Rp.5 juta hingga Rp.1.5 juta jika hendak berhenti lebih awal.

Penyidik juga menemukan adanya dugaan tindak pidana lain, yaitu kekerasan seksual yang dialami oleh dua korban laki-laki. Pihak kepolisian berjanji akan mendalami hal ini lebih lanjut dengan tetap menjaga keamanan dan privasi para korban.

Sejumlah barang bukti telah disita untuk mendukung proses persidangan nanti, antara lain alat komunikasi, dokumen perjanjian kerja, berkas administrasi kependudukan, serta barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan operasional tempat kerja.

Tersangka kini menghadapi sanksi hukum di tiga ranah sekaligus: perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan. Semuanya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Khusus untuk tuduhan perdagangan orang, penyidik menggunakan dasar hukum Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman hukuman untuk pasal ini mencapai 15 tahun penjara.

Polda Jatim bekerja sama dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk memastikan para korban mendapatkan tempat yang aman serta pendampingan psikologis yang dibutuhkan dalam masa pemulihan.

Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Penanganan perkara ini akan terus dilakukan secara menyeluruh hingga seluruh fakta terungkap dan keadilan terwujud bagi semua pihak.

Laporan : Arifin MD