JAKARTA — ANTPNEWS110.COM — Badan Reserse Kriminal Polri berhasil membongkar lima kasus besar dugaan perdagangan orang dengan tiga modus utama: penempatan pekerja migran secara ilegal, pengantin pesanan lintas negara, hingga perekrutan warga negara Indonesia untuk menjadi militer bayaran di luar negeri. Total 13 korban berhasil diidentifikasi dan 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian pengungkapan ini.

Hasil penanganan kelima perkara tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Konferensi pers dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang.

Brigjen Pol. Nurul Azizah menyampaikan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang terus berkembang dan semakin adaptif memanfaatkan kemajuan teknologi serta media sosial. Kerentanan ekonomi sebagian masyarakat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan ini untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

“Kami mengungkap berbagai modus sekaligus, yang menunjukkan betapa luasnya jaringan yang beroperasi. Tidak ada toleransi bagi pelaku perdagangan orang. Siapa pun mereka dan seberapa kuat jaringan yang dimiliki, hukum akan tetap menindak secara tegas dan transparan,” ungkap Nurul.

Dalam lima perkara yang diungkap, tercatat 13 orang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang, sementara 13 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh proses hukum dilakukan dengan tetap memprioritaskan perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan hak-hak mereka.

Perkara pertama berawal dari kasus seorang pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi dan kemudian meninggal dunia. Penyelidikan mengarah kepada lima tersangka yang berperan dalam jaringan penempatan tersebut, termasuk keterlibatan PT Alpa Nusantara Perdana.

Perkara kedua berhasil digagalkan petugas di Bandara Soekarno-Hatta pada awal Oktober 2026. Tujuh perempuan yang hendak diberangkatkan ke luar negeri melalui jalur tidak resmi berhasil diamankan. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Modus pengantin pesanan menjadi perkara ketiga yang diungkap jajaran Bareskrim Polri. Para korban dijanjikan mahar besar dan penghasilan bulanan apabila bersedia dinikahkan dengan warga negara asing. Praktik ini ternyata merupakan jaringan perdagangan perempuan dengan nilai transaksi yang sangat tinggi antarnegara.

Foto para korban diduga disusun dalam bentuk katalog dan dikirimkan ke jaringan agen di luar negeri. Setiap perempuan dihargai ratusan juta rupiah dalam praktik yang jelas melanggar martabat dan hak asasi manusia ini. Tiga korban telah diidentifikasi dan tiga tersangka ditetapkan.

Dua perkara lainnya berkaitan dengan modus yang relatif baru dan mengkhawatirkan, yaitu perekrutan warga negara Indonesia untuk bertugas sebagai militer bayaran di luar negeri. Iming-iming gaji tinggi dan bonus besar menjadi daya tarik utama yang disebarkan melalui aplikasi pesan dan media sosial.

Dalam perkara keempat, lima orang direkrut dengan janji pekerjaan di sektor logistik dan keamanan, namun pada kenyataannya ditempatkan di zona konflik sebagai militer bayaran. Satu orang tersangka telah ditetapkan dan diduga memperoleh keuntungan dari setiap orang yang berhasil dikirim ke luar negeri.

Perkara kelima mengungkap jaringan perekrutan yang beroperasi melalui platform media sosial dengan tawaran bonus yang sangat besar. Tujuh orang telah berhasil direkrut, di mana empat orang telah diberangkatkan sementara tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya. Dua tersangka telah ditahan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa penindakan tidak hanya berhenti pada penangkapan tersangka yang terlibat langsung. Penyelidikan terus diperdalam untuk mengungkap struktur jaringan, aliran dana, serta pihak-pihak lain yang memberikan dukungan terhadap kejahatan ini.

“Kami tidak hanya mengejar pelaku lapangan. Kami lacuri siapa yang mendanai, mengatur perjalanan, menerima keuntungan, dan bagaimana jaringan ini saling terhubung lintas negara. Semua akan kami usut tuntas,” tegas Nurul Azizah.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan imbalan yang tidak wajar, terutama yang ditawarkan melalui media sosial tanpa prosedur yang jelas. Pastikan keberangkatan ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi dan lembaga yang berwenang.

“Simpan data pribadi Anda dengan aman. Jangan mudah percaya kepada pihak yang menawarkan pekerjaan tanpa kejelasan identitas perusahaan dan izin penempatan. Cek selalu legalitasnya sebelum mengambil keputusan,” pesan Nurul.

Sementara itu, terkait keterlibatan perusahaan penempatan pekerja migran, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mencabut izin operasional PT Alpa Nusantara Perdana karena terbukti melakukan pelanggaran kembali meski sedang dalam masa pengawasan. Sanksi pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026.

Sebelumnya, perusahaan itu telah dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan pada September 2025, yang baru dicabut pada November tahun yang sama. Namun, keterlibatan perusahaan kembali teridentifikasi dalam kasus kematian pekerja migran pada awal tahun 2026, yang mendorong pengambilalihan tindakan tegas oleh kementerian terkait.

Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri. Pertukaran informasi dan dokumen dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan bahwa seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Yolanda mengingatkan masyarakat bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan bayaran tinggi dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang apabila proses perekrutannya menggunakan tipu muslihat. Polri tidak melarang warga bekerja ke luar negeri, namun menekankan pentingnya memastikan jalur yang sah dan aman.

“Jangan tergiur janji manis semata. Pahami dengan jelas ke mana Anda akan pergi, untuk apa bekerja, dan apa hak-hak Anda. Jika ragu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang,” ujar Yolanda.

Selain penindakan, Bareskrim Polri juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui program sosialisasi hingga ke daerah-daerah. Kampanye kesadaran masyarakat terus digalakkan agar semakin banyak pihak yang mengenali tanda-tanda kejahatan perdagangan orang.

Sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta mitra internasional juga terus diperkuat. Penanganan TPPO memerlukan pendekatan menyeluruh, tidak cukup hanya dengan penindakan tetapi juga pencegahan dini.

Polri mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif. Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya. Keamanan dan perlindungan dari perdagangan orang adalah tanggung jawab kita bersama.

Laporan : Suwarno KR.