Lima Tersangka Ditetapkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Pengiriman Mineral di Gorontalo Utara
GORONTALO — ANTPNEWS110.COM — Polda Gorontalo melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara terus memperdalam penanganan kasus dugaan pemalsuan surat serta pengangkutan mineral tanpa izin yang terungkap di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, pada 17 September 2026.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (19/11/2026), Direktur Polairud Polda Gorontalo, Kombes Pol. Devy Firmansyah, mengumumkan penambahan jumlah tersangka dari satu orang menjadi lima orang. Penetapan ini telah didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka adalah AIJU, ARM, SM, dan FO. Mereka bergabung dengan MR yang sebelumnya telah lebih dulu ditetapkan dalam kasus ini.
Penyidikan mengungkapkan bahwa AIJU selaku pemilik material diduga memerintahkan MR untuk mengubah isi dokumen manifest agar pengiriman material tersebut terlihat sah dan dapat dikirim dari pelabuhan.
ARM selaku pengemudi diduga mengetahui bahwa material yang diangkut tidak memiliki izin yang lengkap, namun tetap melaksanakan pengiriman sesuai perintah.
Peran SM dalam kasus ini diduga membantu proses pengangkutan sekaligus terlibat dalam penyiapan dokumen yang dimanipulasi.
Sementara itu, FO yang berasal dari pihak agen pelayaran diduga tetap memproses pengiriman kendati mengetahui dokumen persyaratannya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, seluruh lima orang tersangka telah ditahan oleh pihak kepolisian.
Ancaman hukum yang dihadapi para tersangka mencakup pemalsuan surat berdasarkan ketentuan dalam KUHP, serta pelanggaran di bidang pertambangan terkait pengangkutan mineral tanpa izin resmi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Penyidik juga memaparkan rencana pelelangan barang bukti melalui KPKNL, mengacu pada ketentuan KUHAP yang memungkinkan pelelangan benda sitaan tertentu sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Penyidik telah berkonsultasi dengan Pengadilan Negeri Gorontalo terkait rencana tersebut. Tanggapan yang diterima menyatakan bahwa langkah ini sah dilakukan selama syarat hukumnya telah terpenuhi.
Laporan : Nelly Mahmud
