Balikpapan – KALTIM – Antpnews110.com – Aliansi Balikpapan Bergerak yang menaungi berbagai organisasi kemahasiswaan dan elemen masyarakat melaksanakan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Senin, 15 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.57 WITA ini diikuti oleh sekitar 500 orang yang datang dari berbagai institusi pendidikan dan organisasi sosial di wilayah Balikpapan.

Massa yang hadir terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Balikpapan beserta fakultasnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulia, Himpunan Mahasiswa Bontang, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, serta Aliansi Mahasiswa Migas. Bergabung pula organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam.

Massa hadir dengan membawa atribut yang mencerminkan identitas masing-masing organisasi, serta spanduk dan poster yang memuat berbagai ungkapan keprihatinan. Tulisan yang tertera pada media tersebut mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat, mulai dari kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, kondisi jalan yang kurang memadai, hingga persoalan pelayanan publik yang dinilai belum maksimal.

Sebelum tiba di lokasi aksi, massa berkumpul terlebih dahulu di titik kumpul yang telah ditentukan. Mereka bergerak secara tertib dan teratur menuju lokasi tujuan dengan didampingi oleh petugas kepolisian guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan. Selama perjalanan, massa tetap menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan gangguan bagi arus lalu lintas umum.

Dalam aksi ini, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam dua cakupan utama, yaitu isu yang bersifat nasional dan isu yang berkaitan langsung dengan kondisi di Kota Balikpapan. Isu nasional mencakup kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak luas pada perekonomian dan ketertiban negara.

Massa mendesak pemerintah pusat segera menurunkan harga BBM yang dianggap semakin membebani biaya hidup masyarakat. Selain itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal, termasuk pengendalian defisit anggaran, peninjauan kembali efektivitas program-program pemerintah, serta memastikan bantuan dan subsidi tepat sasaran kepada yang berhak.

Terkait keamanan dan ketertiban negara, massa menolak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mereka juga menegaskan menolak kembalinya sistem dwifungsi kedua lembaga tersebut agar tetap berpegang pada tugas pokok menjaga keamanan tanpa terlibat dalam ranah pemerintahan sipil.

Di tingkat daerah, permasalahan distribusi BBM menjadi sorotan utama. Massa mengeluhkan sulitnya mendapatkan Pertalite, ketersediaannya yang terbatas hanya di beberapa titik, serta jam operasional yang tidak memadai. Mereka meminta transparansi kuota, penambahan titik penyaluran, serta penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan pengetapan yang merugikan masyarakat.

Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Massa meminta pemerintah daerah menyusun rencana jangka panjang untuk mencetak dan merekrut guru lokal agar tidak terus bergantung pada tenaga dari luar daerah. Hal ini dianggap penting untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah.

Kondisi infrastruktur juga tidak luput dari sorotan. Jalan raya yang terbentang dari Kilometer 8 hingga Kilometer 28 dinilai sangat minim penerangan, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna jalan, terutama pada malam hari. Massa meminta penambahan dan perbaikan lampu jalan di titik-titik yang dianggap rawan kecelakaan dan kejahatan.

Pengaturan lalu lintas kendaraan berat juga menjadi salah satu poin tuntutan. Massa meminta aturan yang saat ini masih berupa surat edaran segera ditingkatkan menjadi peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan yang melanggar batas ukuran dan beban muatan.

Keamanan lingkungan juga menjadi perhatian, khususnya maraknya laporan tindak kejahatan di sepanjang kawasan jalan utama. Massa meminta peningkatan frekuensi patroli aparat kepolisian serta pengawasan ketat terhadap kendaraan berat yang parkir liar di bahu jalan, yang sering kali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Pembangunan fasilitas umum juga disoroti, salah satunya proyek Rumah Sakit Umum Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang pembangunannya terhenti. Massa meminta kejelasan mengenai alasan keterlambatan, penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, serta jadwal penyelesaiannya agar masyarakat dapat segera memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Selain itu, massa juga meminta instansi lingkungan hidup dan penanaman modal untuk meninjau kembali izin dan dokumen lingkungan proyek milik PT Mitra Gemilang Mahacipta. Mereka ingin memastikan tidak ada pelanggaran aturan yang dapat merusak lingkungan sekitar pemukiman warga. Terakhir, mereka juga meminta evaluasi program beasiswa Gratispol agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh mahasiswa yang berhak.

Setelah menyampaikan seluruh tuntutan melalui orasi dari berbagai perwakilan organisasi dan BEM, massa kemudian mengadakan dialog dengan perwakilan pimpinan daerah. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa pimpinan tertinggi daerah tidak dapat hadir secara langsung karena memiliki tugas di luar kota, namun telah diwakili oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerima aspirasi.

Perwakilan massa menegaskan bahwa mereka menginginkan jawaban yang jelas dan tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar janji. Mereka juga meminta agar pertemuan lanjutan dapat segera dijadwalkan dengan kehadiran pimpinan tertinggi untuk membahas secara mendalam solusi dari setiap persoalan yang disampaikan.

Dalam sesi tanggapan, pihak pemerintah daerah menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan, antara lain penambahan kuota BBM, rencana perbaikan fasilitas jalan, serta persiapan penambahan tenaga pendidik melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pihak kepolisian juga menjamin akan meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah rawan.

Pihak Pertamina menyampaikan komitmennya untuk terus mendistribusikan BBM sesuai kuota yang ditetapkan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyesuaian pasokan jika diperlukan. Sementara itu, DPRD berjanji akan mengawal seluruh aspirasi dan memasukkannya dalam pembahasan program kerja dan anggaran tahun berjalan.

Akhirnya, disepakati pertemuan lanjutan akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juni 2026 guna membahas secara lebih rinci dan mendalam setiap poin tuntutan yang disampaikan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan suasana damai, tertib, dan aman, serta diakhiri sekitar pukul 20.25 WITA dengan pembubaran massa secara teratur.

Laporan : Suci Hamzah