JAKARTA – Antpnews110.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Pernyataan ini disampaikan oleh Kadivhumas Polri dalam sesi doorstop di Mabes Polri pada Senin, 17 November 2025.

Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, SIK., S.H., M.Hum. Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal terkait putusan tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat terkait untuk membahas pelaksanaan keputusan MK.

“Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujar Kadivhumas.

Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja yang bertugas menyusun kajian cepat. Kajian ini akan menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK dan mencegah multitafsir di masa depan.

“Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” jelas Kadivhumas Polri.

Tim pokja tersebut akan bekerja secara intensif dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Kementerian PAN-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, serta MK sendiri selaku pemutus perkara. Koordinasi ini penting untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan regulasi yang berlaku.

Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini juga bertujuan menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Polri berupaya agar proses penyesuaian berjalan lancar dan diterima semua pihak.

Kadivhumas menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin. “Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” katanya.

Dengan langkah ini, Polri menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan putusan MK dan menjaga kepercayaan publik. Implementasi yang tepat diharapkan dapat memperkuat sinergi antara institusi dan meningkatkan profesionalisme anggota Polri.

Polri juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dan memantau proses implementasi putusan ini, demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Laporan : Suwarno KR