Kerugian Capai Rp.67 Miliar, Bareskrim Telusuri Aliran Dana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Sulsel

JAKARTA — ANTPNEWS110.COM — Badan Reserse Kriminal Polri resmi mengembangkan penanganan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Sulawesi Selatan ke dalam tindak pidana pencucian uang. Langkah ini diambil guna menelusuri jejak aliran dana, pihak yang menikmati keuntungan, serta aset yang diduga diperoleh dari kejahatan tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto menjelaskan bahwa perkara asal semula ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tanggal 26 Februari 2026. Kasus ini diduga kuat melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan, dugaan penyalahgunaan BBM jenis biosolar dilakukan dengan cara memindahkan bahan bakar dari truk tangki ke kapal pengangkut di perairan. Dua unit kapal SPOB yakni SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999 digunakan sebagai sarana pemindahan sementara sebelum dialihkan ke kapal yang lebih besar.

Proses pemindahan tersebut dilakukan langsung di perairan Makassar menggunakan mekanisme pemindahan antar-kapal ke atas kapal tanker MT Bakti 1. Polisi menilai pola ini sengaja dilakukan agar pergerakan BBM sulit dipantau dan terhindar dari pengawasan rutin.

Praktik ini diperkirakan berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume BBM bersubsidi yang diduga diselewengkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter.

“Sampai saat ini penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari BPH Migas. Kami juga telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Adapun kerugian negara yang diperkirakan timbul dari perbuatan ini mencapai Rp.67.904.375.000,” jelas Suhasto dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Sejumlah barang bukti berharga telah berhasil diamankan penyidik untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Barang bukti tersebut meliputi dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, peralatan pemindahan bahan bakar, satu unit kapal tanker, sisa BBM yang belum disalurkan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi pengiriman.

Berkas perkara untuk tindak pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada 12 November 2026. Sementara itu, pengembangan ke arah tindak pidana pencucian uang telah dimulai sejak laporan polisi diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan dasar hukum Pasal 607 KUHP.

Fokus utama pengembangan ini adalah menelusuri ke mana saja dana hasil penjualan BBM ilegal tersebut dialirkan dan aset apa saja yang telah dibeli menggunakan uang hasil kejahatan tersebut. Penelusuran dilakukan dengan pendekatan menelusuri aliran uang dan aset dari hulu ke hilir.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi memaparkan bahwa kunci modus operandi pelaku terletak pada pemanfaatan celah dokumen pengiriman yang dimanipulasi agar terlihat sah. Pelaku menggunakan dokumen BBM non-subsidi untuk menutupi kelebihan volume BBM bersubsidi yang dikirimkan.

Secara rinci, BBM diangkut menggunakan truk tangki, dipindahkan ke kapal SPOB, lalu dialihkan ke kapal tanker di tengah laut. Setiap kali terjadi pemindahan, dokumen pengiriman diubah sehingga jumlah yang tercatat tidak mencerminkan volume yang sebenarnya dikapalkan.

“Selama kurun waktu Oktober hingga Februari, selisih volume yang tidak tercatat dalam dokumen resmi mencapai sekitar 3.652 kiloliter dari lima kali pengiriman. Tujuh orang telah kami tetapkan sebagai tersangka, dan empat berkas perkara telah dinyatakan lengkap pada 12 November,” jelas Taufik.

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak akan berhenti pada penetapan tersangka yang ada saat ini. Penyelidikan akan terus diperdalam bersama Bareskrim Polri guna memastikan tidak ada pihak yang terlibat yang lolos dari proses hukum.

Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyambut baik langkah kepolisian dalam menindaklanjuti kasus ini hingga ke ranah tindak pidana pencucian uang. Ia menekankan bahwa subsidi BBM disiapkan untuk membantu masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan secara pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain kerugian materiil bagi negara, praktik ini juga merugikan masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi karena pasokan yang seharusnya tersedia justru dialihkan ke jalur gelap. Pengawasan yang ketat diperlukan agar subsidi negara benar-benar sampai kepada yang berhak.

“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.

Sinergi antara kepolisian dan BPH Migas akan terus diperkuat ke depannya untuk menutup celah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Pengembangan perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi akibat praktik ilegal tersebut.

Laporan : Ilham Nur

 

Total Page Visits: 25 - Today Page Visits: 1

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange