Mantan Kepala Kantor Pertanahan Badung Disangkakan Pemalsuan Surat, Ditahan Polda Bali
Denpasar – BALI – ANTPNEWS110.COM – Polda Bali secara resmi menahan mantan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berinisial IMD, 57 tahun. Penahanan dilakukan terkait dugaan pemalsuan surat dalam kasus sengketa tanah di kawasan Pura Dalem Balangan.
Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Aria Sandy, mengonfirmasi hal tersebut pada Kamis, 17 September 2026. Penahanan dilakukan setelah seluruh persyaratan hukum terpenuhi.
Penyidik telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan IMD sebagai tersangka. Syarat formil, materiil, subjektif, maupun objektif telah dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masa penahanan yang dijatuhkan kepada tersangka berlangsung selama 20 hari ke depan. Selama masa itu, IMD akan ditempatkan di Rumah Tahanan Polda Bali.
“Seluruh syarat telah terpenuhi, tersangka IMD resmi ditahan selama 20 hari di Rutan Polda Bali,” demikian pernyataan Aria Sandy. Pemeriksaan terhadap IMD berlangsung pada Rabu, 16 September 2026, mulai pukul 10.30 Wita hingga selesai.
Pemeriksaan dilakukan di ruang penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. IMD didampingi tim advokat yang telah dipersiapkan sejak awal proses hukum berjalan.
Sebelum ditempatkan di tahanan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Trijata Polda Bali dengan hasil yang menyatakan kondisi sehat.
Kasus ini bermula dari laporan yang diajarkan pengempon Pura Dalem Balangan, Drs. I Made Tarip Widarta, kepada Ombudsman RI pada 12 September 2018. Laporan disampaikan melalui kuasa hukum yang ditunjuk.
Dalam laporan tersebut, terungkap dugaan maladministrasi serta penundaan berlarut-larut dalam penyelesaian masalah tanah. Persoalan itu menyangkut tanah Telajakan Pura Dalem Balangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Termasuk pula di lingkungan Kanwil BPN Bali serta Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Ombudsman RI kemudian melakukan penelusuran dan menemukan adanya kelalaian maupun ketidakberesan administratif.
Ombudsman meminta instansi terkait menyelesaikan persoalan tersebut dengan langkah-langkah konkret. Di antaranya melakukan pengukuran serta penelitian data fisik dan data yuridis atas tanah yang dipermasalahkan.
Tujuannya agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kemudian melaksanakan pengukuran lapangan pada tanggal 5 Agustus 2020.
Pengukuran dilakukan terhadap sejumlah Sertifikat Hak Milik yang berada di sekitar kawasan Pura Dalem Balangan. Hasil pekerjaan itu dituangkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung bertanggal 8 September 2020.
Surat tersebut berisi laporan akhir penanganan kasus yang kini menjadi dasar penyidikan. Menurut keterangan Aria Sandy, isi surat itu diduga memuat keterangan yang tidak benar atau dipalsukan.
Penyidik telah mengumpulkan barang bukti berupa 59 dokumen atau surat, dua unit laptop, serta dua buah flashdisk. Sebanyak 31 orang saksi dan delapan orang ahli telah diperiksa untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut.
IMD diketahui menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tahun 2020 dan merupakan pegawai negeri sipil. Saat ini yang bersangkutan menjalani masa penahanan di Rutan Polda Bali.
Penyidik akan melengkapi berkas perkara sebelum dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali untuk proses penuntutan. IMD disangkakan melanggar Pasal 391 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 392 KUHP dengan ancaman delapan tahun penjara.
Laporan : Eny Fajriani
