JAKARTA – Antpnews110.com – Kortastipidkor Polri telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) untuk pengembangan serta modernisasi Pabrik Gula Assembagoes milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode 2016–2022. Kerugian yang diderita negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp.645.267.475.745

Informasi resmi mengenai kemajuan penanganan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Awaloedin Djamin, Jakarta, pada hari Selasa, 7 Juli 2026.

Kepala Bagian Operasional Kortastipidkor Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Yusuf Afandi, menjelaskan bahwa proyek ini masuk dalam daftar program strategis nasional. Tujuan utamanya adalah memperbesar kapasitas produksi gula dalam negeri serta memperkuat ketahanan pangan melalui penyertaan modal negara.

Namun, hasil penelusuran dan penyelidikan menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang terjadi secara bertahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga penyelesaian pekerjaan di lapangan.

Penyidik menemukan pola dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, di mana proses lelang diarahkan agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu meskipun perusahaan tersebut belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

Ia menambahkan bahwa pembayaran yang sudah dicairkan kepada pelaksana proyek mencapai sekitar 99,3 persen dari nilai kontrak. Namun, kualitas dan kapasitas hasil pekerjaan tidak sesuai target yang disepakati, sehingga berdasarkan hasil audit investigatif diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Untuk mengumpulkan bukti yang lengkap, penyidik telah memeriksa keterangan dari 93 orang saksi dan meminta pendapat tiga orang ahli. Ahli yang terlibat mencakup ahli penghitungan kerugian negara, ahli pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta ahli teknik di bidang EPCC.

Langkah lain yang dilakukan adalah menggeledah empat lokasi yang terkait dengan proyek dan menyita sejumlah dokumen resmi serta perangkat elektronik yang diperlukan untuk melengkapi data penyelidikan.

Setelah mengumpulkan bukti yang dianggap cukup kuat, pada tanggal 2 Juli 2026, penyidik resmi menetapkan status tersangka terhadap dua orang. Mereka adalah DPP yang menjabat Direktur Utama PTPN XI periode 2015–2017 dan TD selaku Direktur PT Multinas Indonesia.

DPP diduga berperan mengatur jalannya proses pengadaan agar meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, mengarahkan kebutuhan teknis konsorsium, serta menaikkan nilai Harga Perkiraan Sendiri tanpa alasan teknis yang sah, sehingga memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Sementara itu, TD diduga melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, tidak melibatkan penyedia teknologi sejak awal tahap perencanaan, serta gagal memenuhi kewajiban menyediakan jaminan pelaksanaan sehingga proses uji coba operasional tidak dapat berjalan sesuai ketentuan.

Kedua tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Komisaris Besar Polisi Gunawan menegaskan bahwa penyidikan masih terus berlangsung dan pintu tidak tertutup untuk menjerat pihak lain jika ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatannya.

Hal senada disampaikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Yudhi Yustisia Saroja yang menyatakan tim juga tengah mendalami aliran dana serta melacak aset sebagai upaya pemulihan kerugian yang diderita keuangan negara.

Polri menegaskan bahwa penanganan kasus ini mencerminkan komitmennya dalam memberantas korupsi secara konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi aturan hukum, transparansi, serta asas praduga tidak bersalah bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Laporan : F.X. Widianto