JAKARTA – Antpnews110.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjalankan setiap proses pemeriksaan terhadap personel secara profesional, transparan, dan selaras dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas informasi yang berkembang mengenai dibawanya Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh ke Jakarta oleh tim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri menjelaskan bahwa setiap laporan maupun informasi yang diterima dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap memegang teguh asas profesionalitas, akuntabilitas, serta praduga tak bersalah guna menjaga keadilan dalam proses yang berjalan.

“Setiap proses yang dilakukan Polri terhadap personel merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan internal. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Kadiv Humas Polri.

Lebih lanjut diuraikan, proses yang sedang berlangsung merupakan tindak lanjut atas laporan dan partisipasi aktif masyarakat yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Setiap masukan yang diterima akan ditelaah secara mendalam dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Setiap informasi yang disampaikan akan kami tanggapi secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, pada Rabu, 5 Agustus 2026, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol. Andi Kirana beserta Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dibawa ke Jakarta oleh tim Mabes Polri guna menjalani pemeriksaan. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan segera menunjuk Kombes Pol. Teguh Priyambodo Nugroho selaku Kabid TIK Polda Aceh sebagai Pelaksana Tugas Kapolresta Banda Aceh, guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta kestabilan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja tersebut.

Kadiv Humas Polri juga mengingatkan agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat dan bertanggung jawab, sehingga tidak mengganggu proses pemeriksaan yang sedang berjalan maupun menimbulkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat.

Pihaknya memandang kepedulian masyarakat dalam menyampaikan informasi sebagai wujud harapan agar Polri senantiasa menjadi institusi yang semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya. Partisipasi tersebut menjadi mitra strategis dalam menjaga dan meningkatkan kinerja kepolisian di tengah masyarakat.

Polri menegaskan bahwa kemitraan yang terjalin antara masyarakat dan kepolisian sangat berharga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperkuat penegakan hukum yang transparan. Oleh karena itu, setiap informasi yang diterima akan ditangani secara serius dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

“Polri akan memberikan penjelasan kepada masyarakat pada waktu yang tepat sesuai perkembangan proses yang berlangsung dan ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari Polri serta tidak berspekulasi terhadap informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya.

Perkembangan selanjutnya terkait penanganan perkara ini akan disampaikan secara resmi dan terbuka kepada masyarakat segera setelah memenuhi syarat untuk dipublikasikan. Keterangan resmi akan disampaikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tahapan proses yang berlaku, sebagai wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

“Kami berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan yang dapat diinformasikan kepada publik secara resmi. Transparansi merupakan bagian dari upaya Polri menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

Laporan : Arimin JW.