JAKARTA – Antpnews110.com — Mengenakan denda pada ibu hamil yang melahirkan di rumah berdasarkan Perdes atau Perbub dapat berpotensi melanggar hukum, khususnya terkait pungutan liar dan potensi diskriminasi akses layanan kesehatan. Berikut beberapa elaborasi terkait masalah ini:

1. Ketidaksesuaian dengan Hukum :   Perdes atau Perbub yang mengatur denda untuk persalinan di rumah mungkin tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang terkait kesehatan dan pelayanan publik tidak memberikan kewenangan kepada Pemda/Pemkab untuk mengenakan denda atas pilihan persalinan.

2. Potensi Diskriminasi :

Denda untuk persalinan di rumah dapat membebani ibu hamil dari keluarga kurang mampu. Hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia :        Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mengenakan denda pada pilihan persalinan dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Sanksi Hukum yang Mungkin Dikenakan

Jika ditemukan pelanggaran hukum, maka Pemda/Pemkab dapat dikenai sanksi seperti:

– Penyidikan dan penuntutan pidana (jika denda dianggap pungutan liar)
– Perintah untuk mencabut Perdes/Perbub yang melanggar hukum
– Gugatan perdata dari warga yang merasa dirugikan

Kesimpulan

Mengenakan denda pada ibu hamil yang melahirkan di rumah berdasarkan Perdes/Perbub dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial.

Pemda/Pemkab sebaiknya mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan fokus pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, bukan membebani masyarakat dengan pungutan denda.

Laporan : Arimin J. Wumu