JAKARTA – Antpnews110.com – Ancaman baru yang berpotensi memperparah krisis air dunia kini mulai terlihat jelas, namun sayangnya masih banyak pihak yang menganggapnya sepele. Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengangkat isu ini ke permukaan agar seluruh elemen dunia mulai menyadari betapa besar dampak yang akan ditimbulkannya bagi keberlanjutan kehidupan.

Peringatan resmi disampaikan langsung oleh Arrmanatha Nasir saat memberikan pernyataan pers pada hari Kamis, 28 Mei 2026. Ia menekankan bahwa jika tidak segera diantisipasi, ancaman ini akan berkembang menjadi masalah yang jauh lebih sulit untuk dikendalikan di masa yang akan datang.

Berbagai sektor yang menjadi penopang kemajuan zaman seperti penambangan mineral penting, pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan, pusat penyimpanan data, hingga industri digital kini menjadi konsumen air terbesar yang jumlahnya terus bertambah. Setiap harinya, sektor-sektor ini diketahui menghabiskan miliaran liter air untuk menjaga kelancaran operasionalnya.

Kenaikan kebutuhan air untuk keperluan tersebut juga terjadi dengan sangat cepat, bahkan angkanya dikabarkan melonjak dua kali lipat dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Laju pertumbuhan yang tidak sebanding dengan kemampuan alam untuk menyediakan pasokan membuat ketersediaan air semakin terancam.

Air selama ini sering dianggap sebagai hal yang biasa, padahal ia adalah sumber daya utama yang menggerakkan seluruh roda ekonomi digital modern. Tanpa pasokan air yang terjamin, kemajuan teknologi yang kini menjadi kebanggaan dunia bisa saja runtuh karena tidak memiliki dasar pendukung yang cukup kuat.

Risiko terbesar akan terjadi jika upaya penanganan yang matang dan terencana tidak segera dilaksanakan secara bersama-sama. Jika hal ini terus dibiarkan, maka krisis air tidak lagi menjadi isu lingkungan semata, melainkan akan menjadi krisis global yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia.

Kondisi semakin sulit karena sistem kerja sama internasional yang biasanya menjadi tumpuan untuk menyelesaikan masalah lintas negara saat ini justru sedang menghadapi tantangan berat. Sistem yang ada dinilai belum cukup kuat untuk merespons perubahan yang terjadi dengan cepat dan tepat sasaran.

Karena alasan tersebut, pembaharuan dan perbaikan struktur di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus benar-benar memprioritaskan pembahasan mengenai solusi krisis air. PBB perlu disusun ulang agar lebih tanggap, lebih kuat, dan lebih mampu menyatukan tekad seluruh negara anggota.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan wilayah luas dan kekayaan sumber daya alam menyadari sepenuhnya bahwa tantangan yang dihadapi bersifat lintas batas dan tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Negara ini siap bekerja sama dengan pihak lain demi mencapai tujuan yang sama yaitu menjaga ketersediaan air untuk generasi mendatang.

Lebih dari sekadar berbicara, Indonesia memilih untuk mengambil peran aktif dengan memberikan contoh langkah nyata baik di kawasan maupun di panggung dunia. Langkah ini merupakan bukti keseriusan Indonesia dalam berkontribusi menyelesaikan masalah yang menjadi kepentingan bersama seluruh umat manusia.

Awal mula gerakan nyata ini dimulai setelah terselenggaranya Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada tahun 2024, dengan didirikannya Pusat Keunggulan untuk Ketahanan Air dan Iklim. Lembaga ini menjadi bukti komitmen nyata Indonesia untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya air.

Selama dua tahun berjalan, lebih dari 2.000 orang yang berasal dari 40 negara di kawasan Asia Pasifik telah mendapatkan manfaat melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan. Materi yang disampaikan mencakup cara pengelolaan yang baik hingga cara beradaptasi dengan perubahan iklim.

Selain kegiatan pengembangan sumber daya manusia, Indonesia juga sukses mengajukan Resolusi Majelis Umum PBB yang menetapkan Hari Danau Sedunia. Langkah ini membuktikan kepedulian Indonesia terhadap perlindungan ekosistem perairan yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan hidup di seluruh dunia.

Di dalam negeri, pemerintah menempatkan pembangunan sarana dan prasarana pengairan sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional. Dukungan pendanaan juga diperkuat melalui keterlibatan Danantara sebagai lembaga pengelola dana kekayaan negara, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas di berbagai sektor.

Sebagai bentuk langkah nyata ke depan, Wamenlu menyampaikan empat usulan utama yang menjadi dasar langkah Indonesia. Pertama adalah mempererat kerja sama antarnegara di kawasan untuk mengelola sumber daya air secara adil dan berkelanjutan. Kedua adalah meningkatkan jumlah dan kualitas investasi di sektor air sebagai pondasi pembangunan.

Ketiga adalah menyiapkan sistem pengaturan dan pengelolaan air yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama di era teknologi canggih dan ekonomi digital. Keempat adalah terus mendesak perbaikan sistem di PBB agar organisasi ini memiliki wewenang, dana, serta keadilan yang cukup untuk menangani masalah air secara tuntas.

“Dunia sebenarnya sudah memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan mulai dari ilmu pengetahuan, dana, hingga teknologi. Namun yang masih sangat kurang adalah kesadaran politik yang bersifat kolektif serta sistem kerja sama internasional yang berani dan efektif untuk mempercepat penyelesaian masalah air,” tutupnya.

Laporan : Richard I. Wagiu