Tanjung Selor, ANTPNEWS110.COM — Beberapa perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dengan Gubernur Kaltara di Gedung Aula BKPSDM Kabupaten Bulungan, Kamis (28/02).

Penandatanganan perjanjian kinerja, seperti disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, bukan sekedar sebagai dokumen dan merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun. Gubernur berharap, melalui perjanjian ini menjadi bentuk upaya perbaikan manajemen kinerja OPD.

“Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara yang diberi amanah, dengan yang memberi amanah. Maka jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang tercantum dalam perjanjian yang kita tandatangani ini,” ungkap Gubernur.

Perjanjian ini, kata Irianto, diharapkan mampu menjadi stimulator pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendorong kinerja ke arah yang lebih baik. Sehingga mampu memberikan hasil sesuai kebutuhan dan meningkatkan pelayanan publik. “Perjanjian ini juga dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kita sebagai ASN (aparatur sipil negara) itu adalah pelayan publik,” ujarnya.

Dikatakan Gubernur, Pemprov Kaltara berkomitmen tinggi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Semua program kegiatan OPD harus fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), belum semua OPD menunjukkan nilai baik. Masih ada beberapa OPD yang nilainya CC bahkan C. Melalui perjanjian ini juga, menjadi bentuk komitmen untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Irianto mengingatkan, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara, agar cerdas dalam melaksanakan amanah yang diemban. Selain itu, pemimpin harus memiliki bersikap tegas dan bisa menjadi contoh kepada yang dipimpinnya. “Kalau ada staf yang melakukan kesalahan jangan ragu untuk menegur. Tentu pemimpin juga harus menjadi contoh, dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik dari stafnya,” imbuh Irianto.

Kepada para kepala OPD, juga diingatkan, agar menindaklanjuti perjanjian kinerja yang telah dibuat, sehingga tidak menjadi dokumen semata, tetapi dapat diterapkan agar bermanfaat mendukung kemajuan pembangunan daerah.(humas)

Laporan : M. Yahya

Please follow and like us: