Sitaro – SULUT – Antpnews110.com – Kasus dugaan korupsi dana bantuan stimulan bencana erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang kembali menarik perhatian publik luas. Nama Reinol Tumbio muncul ke permukaan setelah disebut tidak memenuhi panggilan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Di tengah sorotan yang semakin meningkat, sejumlah media massa terus melakukan upaya untuk mengonfirmasi informasi secara langsung kepada pihak terkait. Kegiatan klarifikasi ini dianggap penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang berkembang di kalangan masyarakat.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp pada tanggal 18 Maret 2026, Reinol Tumbio memberikan penjelasan yang berbeda dengan narasi yang telah beredar sebelumnya. Ia menyatakan belum pernah menerima panggilan resmi dari pihak penyidik kejaksaan.

“Saya tidak menerima undangan atau surat panggilan. Jadi saya tidak tahu ada jadwal pemeriksaan itu,” ujarnya, sekaligus menegaskan posisinya dalam polemik yang tengah melanda.

Pernyataan tersebut membuka sudut pandang baru terkait kasus ini, bahwa ketidakhadiran seseorang dalam proses hukum tidak selalu berarti melakukan tindakan menghindar. Bisa jadi, persoalan terkait administrasi menjadi faktor penyebab utama.

Reinol juga menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki niat sama sekali untuk menghindari proses hukum yang berlaku. Ia justru menekankan pentingnya sikap menghormati hukum sebagai bagian dari tanggung jawab setiap warga negara.

“Saya tetap ada kapan pun. Saya siap kooperatif seandainya dipanggil, karena hukum itu harus kita hadapi dan hormati, bukan dihindari,” katanya dalam keterangannya.

Di sisi lain, masyarakat melihat kasus ini sebagai ujian terhadap transparansi dalam pengelolaan dana bantuan bencana. Apalagi, dana yang menjadi objek penyelidikan tersebut diperuntukkan khusus bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang.

Reinol Tumbio sendiri diketahui sebagai suami dari Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, yang sebelumnya telah menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik kejaksaan.

Keterkaitan ini membuat perhatian publik semakin besar terhadap kasus ini, karena tidak hanya menyentuh aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepemimpinan daerah.

Reinol menegaskan kembali bahwa dirinya akan dengan senang hati memenuhi panggilan apabila disampaikan secara resmi oleh pihak berwenang. “Kalau ada undangan resmi, tentu saya siap hadir dan memberikan keterangan yang jelas,” ucapnya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terus melakukan proses pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan tentang alur penyaluran dana bantuan bencana tersebut.

Sejumlah nama telah menjalani pemeriksaan, antara lain Wakil Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Evenson Liempepas, serta dr. Vany Tamansa beserta pihak ketiga lainnya.

Tidak hanya pejabat pemerintah daerah, lebih dari 1.300 warga yang menjadi penerima bantuan juga turut dimintai keterangan oleh tim penyidik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan dilakukan secara luas dan menyeluruh untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Dari sudut pandang penegak hukum, proses penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengungkap fakta dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Namun dari sisi individu yang menjadi objek pemeriksaan, kejelasan prosedur menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin hak-hak mereka.

Hingga saat ini, proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana bantuan erupsi Gunung Ruang masih terus berlangsung. Di tengah dinamika informasi yang berkembang, publik diharapkan tetap bersikap sabar menunggu hasil resmi dari pihak berwenang, sembari melihat kasus ini dari berbagai sudut pandang—antara dugaan pelanggaran hukum, hak-hak individu yang diperiksa, dan pentingnya terwujudnya keadilan yang transparan.

Laporan : Richard I. Wagiu