Selanjutnya, Belanja Langsung diarahkan pada prioritas kebijakan pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dengan tema pembangunan, yaitu “Memacu Pembangunan Daerah kualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan” dari tema telah ditetapkan kebijakan prioritas tahun 2019, yang telah disinergikan dalam 5 Program Nyata Kepala Daerah, yakni 1.) Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan di Sulawesi Selatan baik dari segi perbaikan gizi, penanggulangan penyakit, tenaga medis, hingga penyediaan fasilitas terbaik melalui Pembangunan Rumah Sakit Regional, pengadaan ambulans darat dan ambulans laut, Ketersediaan Brigade Siaga Bencana (BSB) serta memperkuat sekolah vokasional, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan pendidikan kharakter;

2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Kebijakan ini diarahkan pada prioritas Pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil dan terisolir sehingga menciptakan pemerataan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih daerah pesisir dan pulau, pengadaan kapal feri, pembangunan jaringan fiber optik;

3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri jasa dan pariwisata. Kebijakan ini diarahkan pada Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan program nyata hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan melalui pengembangan Talas Satoimo, peningkatan produksi Udang Windu, kakao dan kopi (kita kembalikan kejayaan produksi Udang Windu dan kakao Sulawesi Selatan, pengembangan kawasan peternakan di Seko, peningkatan industri kecil dan menengah serta pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pengelolaan pariwisata yang profesional untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai destinasi wisata kelas dunia, melalui antara lain Pembangunan Rest Area, Pengembangan Destinasi Wisata Toraja dan Pengembangan Potensi Wisata Bahari, Wisata Sejarah dan Wisata Agro;

4) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan. Kebijakan ini diarahkan kepada pengembangan potensi alam pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan bahkan menjadi cadangan makanan bagi kawasan diluar Sulawesi Selatan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

5) Stabilitas ketentraman dan ketertiban mendukung pemilu. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan keamanan dan ketertiban mendukung pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif tahun 2019, pengelolaan pemerintahan yang baik, menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta iklim lingkungan dan kondisi Sulawesi Selatan yang kondusif.

Berdasarkan kebijakan prioritas 2019 tersebut, saya sampaikan kembali secara umum kebijakan tersebut telah mendukung 5 (lima) Program Nyata sebagaimana yang tertuang di dalam Rancangan RPMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yaitu:

1) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirasi Komoditas Sulawesi Selatan;
2) Pembangunan Infrastruktur yang Menjangkau Masyarakat Desa Terpencil/Terisolir;
3) Pembangunan Rumah Sakit Regional di 6 Wilayah dan ambulans siaga;
4) Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani;
5) Destinasi Wisata Andalan Berkualitas Internasional.

Tentunya kita berharap bahwa kebijakan-kebijakan prioritas tersebut dapat meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan money follow program untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya, mengenai Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp200 miliar lebih yang bersumber dari SILPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp200 miliar lebih yang direncanakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2019, Pemerintah Daerah tetap mengambil kebijakan fiskal yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan. Kebijakan fiskal secara proporsional dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.