JAKARTA – Antpnews110.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendorong seluruh jajarannya untuk mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital. Langkah ini diambil guna memperkuat kecepatan dan ketepatan respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang kian hari kian kompleks. Salah satu inovasi yang digagas dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah proyek perubahan yang dikemukakan oleh Kombes Pol. Hari Brata, dengan tajuk “Membangun Manajemen Pengaduan Kontinjensi Responsif Terintegrasi sebagai Resiliensi Keamanan Nasional.”

Gagasan strategis tersebut lahir dari keprihatinan sekaligus kepekaan terhadap semakin rumitnya dinamika keamanan nasional di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan konektivitas digital yang menyatukan seluruh penjuru negeri. Di sisi lain, masyarakat kini semakin aktif memanfaatkan berbagai kanal digital untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Melalui proyek perubahan yang digagas ini, pengaduan masyarakat tidak lagi sekadar dipandang sebagai layanan administratif yang bersifat rutin, melainkan diarahkan untuk menjadi sumber informasi strategis yang bernilai tinggi. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung deteksi dini, intelijen taktis, percepatan respons, serta pengambilan keputusan operasional yang lebih tepat sasaran di lingkungan Polri.

Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Senin (17/08/2026), Kombes Pol. Hari Brata menyatakan bahwa transformasi tersebut sangat diperlukan agar pengelolaan pengaduan kontinjensi mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan ancaman yang semakin cepat dan kompleks.

“Pengaduan masyarakat harus kita kelola bukan hanya sebagai laporan yang masuk, tetapi menjadi informasi strategis yang dapat mendukung deteksi dini dan mempercepat respons Polri. Karena itu, sistemnya harus responsif, terintegrasi, realtime, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” tegas Hari Brata dalam keterangannya.

Proyek perubahan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sejumlah langkah konkret, antara lain penguatan kebijakan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat tanggap atau Quick Response, pengembangan papan kendali pemantauan pengaduan kontinjensi yang berjalan secara realtime, serta penguatan koordinasi lintas fungsi dan lintas instansi terkait.

Dalam tahap implementasinya, proyek tersebut juga mencakup pengembangan purwarupa papan kendali yang mampu mengintegrasikan data pengaduan masyarakat secara cepat, akurat, dan terpusat. Sistem tersebut juga dirancang untuk menyempurnakan Daily Operating Reporting System (DORS) yang telah dimiliki Polri selama ini, sehingga pengelolaan informasi tidak hanya mencakup kejadian atau kejahatan konvensional, tetapi juga dapat mengakomodasi kejadian kontinjensi yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat.

Integrasi sistem tersebut memungkinkan informasi mengenai kejadian kontinjensi dapat diterima dan direspons secara lebih cepat, termasuk melalui mekanisme pengiriman personel maupun pasukan untuk melakukan mitigasi risiko. Langkah ini menjadi sangat penting karena kejadian kontinjensi pada umumnya membutuhkan penanganan segera guna mencegah terjadinya eskalasi dan meminimalkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain pengembangan sistem dan teknologi, dilakukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan lokakarya pelayanan pengaduan kontinjensi serta penyusunan komitmen bersama dalam penanganan pengaduan lintas fungsi secara terintegrasi. Hal ini dilakukan agar setiap unsur memiliki pemahaman dan kesamaan persepsi dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

Hari Brata menjelaskan bahwa keberadaan sistem yang terintegrasi diharapkan dapat mengubah pola penanganan pengaduan yang sebelumnya cenderung bersifat reaktif menjadi lebih cepat, mampu memprediksi potensi gangguan, serta bersifat pencegahan atau preventif.

“Transformasi ini kita bangun untuk memastikan setiap pengaduan yang memiliki potensi kontinjensi dapat segera diterima, diverifikasi, didistribusikan kepada fungsi yang tepat, ditindaklanjuti, dan dimonitor. Dengan begitu, pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini atau early warning Polri,” ujarnya menjelaskan.

Proyek perubahan ini juga mendorong terciptanya kolaborasi lintas fungsi dan lintas instansi yang lebih erat. Penguatan koordinasi menjadi bagian penting agar informasi yang diterima dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif sesuai dengan karakteristik serta tingkat urgensinya masing-masing.

Dalam rancangan proyek perubahan tersebut, Polri telah memiliki sejumlah modal pendukung yang sangat memadai, di antaranya layanan Pusat Panggilan 110 dan Pengaduan Masyarakat Presisi (Dumas Presisi), pusat kendali atau command center, infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, serta sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan pengaduan dan pengendalian operasional.

Hari Brata menegaskan bahwa keberhasilan transformasi manajemen pengaduan tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi semata, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, standar operasional yang jelas dan seragam, koordinasi lintas fungsi, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Teknologi adalah salah satu instrumen. Yang tidak kalah penting adalah kesiapan personel, kesamaan pola kerja, koordinasi lintas fungsi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Semua harus bergerak dalam satu sistem agar respons terhadap pengaduan masyarakat benar-benar cepat dan terintegrasi,” tuturnya menutup pernyataan.

Melalui proyek perubahan tersebut, diharapkan kelak terwujud tata kelola pengaduan kontinjensi yang cepat, responsif, terintegrasi, dan profesional. Transformasi ini sekaligus menjadi fondasi yang kokoh untuk memperkuat pelayanan publik Polri, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung ketahanan keamanan nasional dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang pesat.

Laporan : Michelle Rotinsulu